Sabtu, 30 Juli 2011, 00:30:00
Murah yang Membuat Marah
He he... ternyata ada juga yang tidak senang dengan diturunkannya biaya penyambungan listrik sekarang ini. Di Blega, Madura, sejumlah orang berdemo ke PLN setempat. Demo itu menghebohkan karena sempat memblokade jalan utama trans Madura. DPRD Bangkalan pun turun tangan dan memanggil pejabat PLN setempat. Di forum yang terhormat itu, sampai keluar kata-kata kasar dari yang terhormat untuk PLN.
Murah yang Membuat Marah
He he... ternyata ada juga yang tidak senang dengan diturunkannya biaya penyambungan listrik sekarang ini. Di Blega, Madura, sejumlah orang berdemo ke PLN setempat. Demo itu menghebohkan karena sempat memblokade jalan utama trans Madura. DPRD Bangkalan pun turun tangan dan memanggil pejabat PLN setempat. Di forum yang terhormat itu, sampai keluar kata-kata kasar dari yang terhormat untuk PLN.
Tuntutan pendemo itu kelihatannya memang sangat masuk akal mereka. Inilah aspirasi mereka: "Kalau sekarang bisa begitu murah, berarti yang dulu-dulu itu kemahalan. PLN harus mengembalikan uang selisih kemahalan yang dulu-dulu itu". Begitu logika mereka.
Di seluruh Indonesia, orang memang kaget melihat murahnya biaya penyambungan listrik sekarang ini. Tapi, hanya di Madura itu yang menuntut pengembalian uang kemahalan pada masa lalu. Di Madura pun hanya terjadi di Blega itu.
Padahal, sebenarnya PLN tidak menurunkan biaya penyambungan. Bahkan, sedikit menaikkannya. Terutama untuk permintaan penyambungan dengan daya agak besar. Yang kami lakukan hanyalah: menerapkan tarif resmi itu apa adanya. Tidak boleh ada embel-embelnya. Apa pun istilahnya. Maka, kelihatannya lantas seperti turun drastis.
Dulu, kata mereka, untuk mendapat sambungan listrik, harus membayar Rp 2 juta, Rp 2,5 juta, bahkan sampai Rp 4 juta. Kok sekarang untuk beban yang sama hanya Rp 650 ribu. Kaget yang berlebihan kelihatannya memang tidak baik. Bisa membuat orang berdemo seperti di Blega itu.
Di samping hanya mengenakan tarif resmi, PLN kini juga tidak mau mencampur-adukkan biaya penyambungan dengan biaya-biaya lain yang mungkin dikenakan kepada calon pelanggan. Hanya biaya penyambunganlah (biasa disingkat BP) yang terkait dengan PLN. Kalau ada biaya-biaya lain, itu di luar ranah PLN dan mestinya jangan dikaitkan dengan PLN.
Dalam hal melakukan penyambungan, tugas PLN itu sebenarnya terbatas. Tidak masuk akal kalau harus minta biaya yang jutaan. Untuk penyambungan baru, tugas PLN itu hanyalah menarik kabel tegangan rendah dari jaringan PLN ke atap rumah, lalu memasang meteran dan memasang MCB. Habis. Berarti, listrik sudah tersambung dan siap digunakan.
Soal bagaimana menggunakannya, perlu berapa bola lampu, kamar mana saja, berapa buah stop kontak, itu bukan urusan PLN. Bukan tugas PLN untuk memasang kabel-kabelnya, stop kontaknya, lampunya, dan segala macam yang ada di rumah tersebut. Itu tugas pemilik rumah sendiri. Itu sudah menyangkut kebutuhan pemilik rumah yang skala keperluannya berbeda-beda.
Pemilik rumah atau kantor biasanya tidak memiliki kemampuan melakukan sendiri. Mereka umumnya minta bantuan kontraktor listrik. Itu terserah sepenuhnya kepada pemilik rumah. Mau cari kontraktor yang murah atau mahal, PLN tidak boleh campur tangan.
Entah mau dikerjakan sendiri atau minta bantuan kontraktor, yang jelas instalasi di rumah-rumah tersebut tidak boleh sembarangan. Ada aturannya. Bukan aturan dari PLN, tapi dari pemerintah. Untuk itu, ada lembaga yang mengontrol, apakah jaringan di dalam rumah tersebut sudah benar atau belum. Lembaga tersebut bernama Konsuil. Bukan PLN. Lembaga Konsuil itu dibentuk pemerintah. Tidak ada hubungan sama sekali dengan PLN.
Tapi, masyarakat umumnya memang salah duga. Semua itu dikira masih kalangan PLN. Pokoknya, semua hal yang berkaitan dengan listrik dikira menjadi tugas dan tanggung jawab PLN.
Anggapan salah masyarakat itu sebenarnya tidak salah-salah amat. Orang-orang yang ditunjuk pemerintah untuk duduk di Konsuil, misalnya, umumnya adalah pensiunan karyawan PLN. Penampilan dan gaya petugas-petugas kontraktor listrik pun tidak berbeda dari orang PLN. Apalagi alat-alatnya. Persis milik PLN.
Pada masa lalu, memang ada semangat agar semua lembaga yang terkait dengan listrik bekerja sama dengan sebaik-baiknya. PLN sendiri pernah memberikan fasilitas agar mereka itu berkantor saja di PLN! Pembayaran-pembayaran untuk mereka sekalian saja dijadikan satu dengan biaya untuk PLN. Begitu erat hubungan itu, sehingga ada istilah sudah dan harus seperti suami-istri.
Inilah yang berubah sekarang. Hubungan itu tidak boleh seperti suami-istri. Hubungan antara PLN, kontraktor listrik, dan Konsuil haruslah hubungan profesional.
Dari sinilah lantas diketahui berapa sebenarnya biaya penyambungan yang dikenakan PLN tersebut. Lalu, banyak yang terkaget-kaget. Lalu, ada yang berdemo seperti yang di Blega itu. Namun, kalau saya Minggu pagi lalu ke Blega, itu bukan hanya karena ada masalah kekagetan tersebut. Kebetulan, saya memang ingin melakukan klarifikasi banyak hal yang selama ini mengganjal di hati. Misalnya, mengapa susut listrik (kehilangan listrik) di Madura itu yang tertinggi di Indonesia.
Saya sungguh tidak enak mendengarnya. Persentase susut listrik di Madura mencapai 20 persen. Padahal, di kabupaten-kabupaten lain di Jawa hanya sekitar 7 persen. Saya sungguh ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya tidak percaya hal itu merupakan wajah Madura yang sebenarnya.
Besarnya susut listrik di Madura tersebut sebagian ternyata memang karena struktural. Lima gardu induk (GI) yang ada di Madura semua berada di pantai selatan. Akibatnya, penduduk di sepanjang pantai utara harus dikirimi listrik dari jaringan 20 kv. Kalau di pantai utara dibangun satu atau dua GI, susut itu sudah akan turun sekitar 5 persen sendiri. Jaringan kabel 20 kv yang terlalu panjang memang menjadi salah satu penyebab susutnya daya listrik.
Masih ada yang lebih mendasar. Hampir 100 persen pelanggan listrik di Madura adalah rumah tangga. Pelanggan besar yang dilayani dengan tegangan menengah (TM) hanya 0,9 persen. Kalau saja ada pabrik yang cukup besar di Madura, komposisi pelanggan akan berubah dan susut listrik bisa membaik. "Kalau ada beberapa pabrik yang mampu menyerap listrik 40 MW saja, susut listrik bisa turun lagi 5 persen," ujar Bintoro, manajer APJ Madura. "Atau, kalau satu pabrik semen saja berdiri di Madura, sudah bisa memperbaiki struktur listrik di Madura yang lemah," tambahnya.
Maka, saya akan mengusahakan berdirinya GI di pantai utara Madura. Sekaligus untuk antisipasi siapa tahu para bupati di Madura benar-benar akan mengembangkan kawasan itu sebagai pusat pengembangan ekonomi. Apalagi, PLN sudah memutuskan untuk membangun pembangkit listrik besar di situ yang sekarang tahapnya tender proyek.
Ada agenda lain yang tidak sempat saya lihat di Madura. Yakni, melihat layang-layang Madura. Bulan-bulan ini adalah musim layangan yang paling top di Madura. Ribuan jumlahnya. Besar-besar ukurannya. Menarik desainnya. Dan di waktu malam lebih-lebih lagi menakjubkannya: layang-layang itu berlampu! Ada lampu LED di setiap mainan itu. Betapa banyaknya kerlip lampu di langit. Mengalahkan jumlah bintang yang ada.
Pada musim layang-layang seperti ini, teman-teman PLN Madura pusing kepala. Kian besar layangannya, kian berat pusingnya. Di larut malam, ketika angin sudah surut, banyak layangan yang hinggap ke jaringan listrik. Terjadilah gangguan di mana-mana.
Ada ide agar pemda mengeluarkan larangan main layang-layang. Saya tidak setuju dengan ide itu. Kepada teman-teman di Madura, saya anjurkan justru PLN harus mengadakan lomba layang-layang secara besar-besaran. Kalau perlu memperebutkan Piala Dirut PLN! Soal ancaman gangguan listrik, harus dicarikan cara yang lebih cerdas. Dalam lomba itu, bisa saja sekaligus dilombakan bagaimana mendesain layang-layang yang aman bagi listrik. Pasti akan banyak yang menyumbangkan ide itu.
Sebelum meninggalkan Blega, saya bertanya kepada manajer PLN Madura. Anaknya muda, tinggi (185), ganteng, dan bicaranya firm. Lulusan Fakultas Teknik Elektro Universitas Diponegoro itu pernah dua tahun bertugas di Madura dan kini kembali ke Madura lagi dalam posisi memimpin. Berikut ini dialog saya dengan Bintoro, manajer itu:
- Apakah Anda menyesal telah menerapkan tarif biaya penyambungan yang murah itu?
+ Tentu tidak, Pak.
- Tapi, kan menimbulkan demo?
+ Demo itu baik juga, Pak. Biar orang tahu bahwa biaya penyambungan itu sebenarnya tidak semahal itu.
- Tapi, bagaimana dengan permintaan uang kembali itu?
+ Akan saya anjurkan agar mereka minta saja kepada siapa dulu mereka membayar.
- Kalau mereka bilang membayarnya kepada orang PLN?
+ Tunjukkan saja siapa orangnya. Biar saya pecatnya! (*)
Dahlan Iskan
CEO PLN
Di seluruh Indonesia, orang memang kaget melihat murahnya biaya penyambungan listrik sekarang ini. Tapi, hanya di Madura itu yang menuntut pengembalian uang kemahalan pada masa lalu. Di Madura pun hanya terjadi di Blega itu.
Padahal, sebenarnya PLN tidak menurunkan biaya penyambungan. Bahkan, sedikit menaikkannya. Terutama untuk permintaan penyambungan dengan daya agak besar. Yang kami lakukan hanyalah: menerapkan tarif resmi itu apa adanya. Tidak boleh ada embel-embelnya. Apa pun istilahnya. Maka, kelihatannya lantas seperti turun drastis.
Dulu, kata mereka, untuk mendapat sambungan listrik, harus membayar Rp 2 juta, Rp 2,5 juta, bahkan sampai Rp 4 juta. Kok sekarang untuk beban yang sama hanya Rp 650 ribu. Kaget yang berlebihan kelihatannya memang tidak baik. Bisa membuat orang berdemo seperti di Blega itu.
Di samping hanya mengenakan tarif resmi, PLN kini juga tidak mau mencampur-adukkan biaya penyambungan dengan biaya-biaya lain yang mungkin dikenakan kepada calon pelanggan. Hanya biaya penyambunganlah (biasa disingkat BP) yang terkait dengan PLN. Kalau ada biaya-biaya lain, itu di luar ranah PLN dan mestinya jangan dikaitkan dengan PLN.
Dalam hal melakukan penyambungan, tugas PLN itu sebenarnya terbatas. Tidak masuk akal kalau harus minta biaya yang jutaan. Untuk penyambungan baru, tugas PLN itu hanyalah menarik kabel tegangan rendah dari jaringan PLN ke atap rumah, lalu memasang meteran dan memasang MCB. Habis. Berarti, listrik sudah tersambung dan siap digunakan.
Soal bagaimana menggunakannya, perlu berapa bola lampu, kamar mana saja, berapa buah stop kontak, itu bukan urusan PLN. Bukan tugas PLN untuk memasang kabel-kabelnya, stop kontaknya, lampunya, dan segala macam yang ada di rumah tersebut. Itu tugas pemilik rumah sendiri. Itu sudah menyangkut kebutuhan pemilik rumah yang skala keperluannya berbeda-beda.
Pemilik rumah atau kantor biasanya tidak memiliki kemampuan melakukan sendiri. Mereka umumnya minta bantuan kontraktor listrik. Itu terserah sepenuhnya kepada pemilik rumah. Mau cari kontraktor yang murah atau mahal, PLN tidak boleh campur tangan.
Entah mau dikerjakan sendiri atau minta bantuan kontraktor, yang jelas instalasi di rumah-rumah tersebut tidak boleh sembarangan. Ada aturannya. Bukan aturan dari PLN, tapi dari pemerintah. Untuk itu, ada lembaga yang mengontrol, apakah jaringan di dalam rumah tersebut sudah benar atau belum. Lembaga tersebut bernama Konsuil. Bukan PLN. Lembaga Konsuil itu dibentuk pemerintah. Tidak ada hubungan sama sekali dengan PLN.
Tapi, masyarakat umumnya memang salah duga. Semua itu dikira masih kalangan PLN. Pokoknya, semua hal yang berkaitan dengan listrik dikira menjadi tugas dan tanggung jawab PLN.
Anggapan salah masyarakat itu sebenarnya tidak salah-salah amat. Orang-orang yang ditunjuk pemerintah untuk duduk di Konsuil, misalnya, umumnya adalah pensiunan karyawan PLN. Penampilan dan gaya petugas-petugas kontraktor listrik pun tidak berbeda dari orang PLN. Apalagi alat-alatnya. Persis milik PLN.
Pada masa lalu, memang ada semangat agar semua lembaga yang terkait dengan listrik bekerja sama dengan sebaik-baiknya. PLN sendiri pernah memberikan fasilitas agar mereka itu berkantor saja di PLN! Pembayaran-pembayaran untuk mereka sekalian saja dijadikan satu dengan biaya untuk PLN. Begitu erat hubungan itu, sehingga ada istilah sudah dan harus seperti suami-istri.
Inilah yang berubah sekarang. Hubungan itu tidak boleh seperti suami-istri. Hubungan antara PLN, kontraktor listrik, dan Konsuil haruslah hubungan profesional.
Dari sinilah lantas diketahui berapa sebenarnya biaya penyambungan yang dikenakan PLN tersebut. Lalu, banyak yang terkaget-kaget. Lalu, ada yang berdemo seperti yang di Blega itu. Namun, kalau saya Minggu pagi lalu ke Blega, itu bukan hanya karena ada masalah kekagetan tersebut. Kebetulan, saya memang ingin melakukan klarifikasi banyak hal yang selama ini mengganjal di hati. Misalnya, mengapa susut listrik (kehilangan listrik) di Madura itu yang tertinggi di Indonesia.
Saya sungguh tidak enak mendengarnya. Persentase susut listrik di Madura mencapai 20 persen. Padahal, di kabupaten-kabupaten lain di Jawa hanya sekitar 7 persen. Saya sungguh ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya tidak percaya hal itu merupakan wajah Madura yang sebenarnya.
Besarnya susut listrik di Madura tersebut sebagian ternyata memang karena struktural. Lima gardu induk (GI) yang ada di Madura semua berada di pantai selatan. Akibatnya, penduduk di sepanjang pantai utara harus dikirimi listrik dari jaringan 20 kv. Kalau di pantai utara dibangun satu atau dua GI, susut itu sudah akan turun sekitar 5 persen sendiri. Jaringan kabel 20 kv yang terlalu panjang memang menjadi salah satu penyebab susutnya daya listrik.
Masih ada yang lebih mendasar. Hampir 100 persen pelanggan listrik di Madura adalah rumah tangga. Pelanggan besar yang dilayani dengan tegangan menengah (TM) hanya 0,9 persen. Kalau saja ada pabrik yang cukup besar di Madura, komposisi pelanggan akan berubah dan susut listrik bisa membaik. "Kalau ada beberapa pabrik yang mampu menyerap listrik 40 MW saja, susut listrik bisa turun lagi 5 persen," ujar Bintoro, manajer APJ Madura. "Atau, kalau satu pabrik semen saja berdiri di Madura, sudah bisa memperbaiki struktur listrik di Madura yang lemah," tambahnya.
Maka, saya akan mengusahakan berdirinya GI di pantai utara Madura. Sekaligus untuk antisipasi siapa tahu para bupati di Madura benar-benar akan mengembangkan kawasan itu sebagai pusat pengembangan ekonomi. Apalagi, PLN sudah memutuskan untuk membangun pembangkit listrik besar di situ yang sekarang tahapnya tender proyek.
Ada agenda lain yang tidak sempat saya lihat di Madura. Yakni, melihat layang-layang Madura. Bulan-bulan ini adalah musim layangan yang paling top di Madura. Ribuan jumlahnya. Besar-besar ukurannya. Menarik desainnya. Dan di waktu malam lebih-lebih lagi menakjubkannya: layang-layang itu berlampu! Ada lampu LED di setiap mainan itu. Betapa banyaknya kerlip lampu di langit. Mengalahkan jumlah bintang yang ada.
Pada musim layang-layang seperti ini, teman-teman PLN Madura pusing kepala. Kian besar layangannya, kian berat pusingnya. Di larut malam, ketika angin sudah surut, banyak layangan yang hinggap ke jaringan listrik. Terjadilah gangguan di mana-mana.
Ada ide agar pemda mengeluarkan larangan main layang-layang. Saya tidak setuju dengan ide itu. Kepada teman-teman di Madura, saya anjurkan justru PLN harus mengadakan lomba layang-layang secara besar-besaran. Kalau perlu memperebutkan Piala Dirut PLN! Soal ancaman gangguan listrik, harus dicarikan cara yang lebih cerdas. Dalam lomba itu, bisa saja sekaligus dilombakan bagaimana mendesain layang-layang yang aman bagi listrik. Pasti akan banyak yang menyumbangkan ide itu.
Sebelum meninggalkan Blega, saya bertanya kepada manajer PLN Madura. Anaknya muda, tinggi (185), ganteng, dan bicaranya firm. Lulusan Fakultas Teknik Elektro Universitas Diponegoro itu pernah dua tahun bertugas di Madura dan kini kembali ke Madura lagi dalam posisi memimpin. Berikut ini dialog saya dengan Bintoro, manajer itu:
- Apakah Anda menyesal telah menerapkan tarif biaya penyambungan yang murah itu?
+ Tentu tidak, Pak.
- Tapi, kan menimbulkan demo?
+ Demo itu baik juga, Pak. Biar orang tahu bahwa biaya penyambungan itu sebenarnya tidak semahal itu.
- Tapi, bagaimana dengan permintaan uang kembali itu?
+ Akan saya anjurkan agar mereka minta saja kepada siapa dulu mereka membayar.
- Kalau mereka bilang membayarnya kepada orang PLN?
+ Tunjukkan saja siapa orangnya. Biar saya pecatnya! (*)
Dahlan Iskan
CEO PLN
No comments:
Post a Comment