Hadiah Tahun Baru dari Fadel Muhammad

Selasa, 29 Desember 2009
1 Januari 2010 Nelayan Bebas Retribusi
Hadiah Tahun Baru dari Fadel Muhammad

Kelompok masyarakat yang paling menantikan datangnya tahun baru kali ini adalah ini: jutaan nelayan. Mengapa? 

Mulai 1 Januari 2010 minggu depan, semua nelayan di seluruh Indonesia dibebaskan dari segala macam bentuk pembayaran retribusi. Ini bukan saja berita besar bagi nelayan yang miskin itu. Tapi, ini adalah sejarah baru bagi Indonesia: retribusi ternyata bisa dihapus. Jangan-jangan, retribusi lain sebenarnya juga bisa dihapus!

Selama ini, meski semua orang mengakui nelayan adalah kelompok masyarakat yang berpenghasilan paling rendah, pemda-pemda masih “memeras” mereka dengan berbagai bentuk retribusi: ada retribusi tangkapan, ada retribusi angkutan ikan, ada retribusi lelang ikan, dan (bagi petani tambak) ada retribusi tambak.

Ide menghapus retribusi nelayan itu datang dari Menteri Perikanan dan Kelautan Ir Fadel Muhammad. Ini tentu ide yang amat radikal dan orisinal. Tentu saja awalnya ide brilian Fadel tersebut ditentang seluruh gubernur dan bupati/wali kota. Tapi, Fadel cuek saja. Dia sadar semua ide brilian pasti mendapat tentangan.

Tidak kepalang tanggung, para gubernur mengadu ke Presiden SBY saat mereka bertemu presiden di Palangkaraya bulan lalu. Ini gara-gara Fadel mengirimkan surat edaran kepada seluruh gubernur agar menghapuskan retribusi nelayan. Gubernur/bupati/wali kota merasa pendapatan asli daerah mereka terancam hilang. Padahal, daerah selalu mengagung-agungkan pendapatan asli daerah.

Namun, Presiden SBY membela Fadel. Sebab, Fadel memang lebih dulu melaporkan rencana kerjanya itu kepada presiden sampai dua kali. “Nelayan itu kelompok masyarakat paling miskin. Kok tega-teganya masih dipungut berbagai retribusi,” ujar Fadel kepada saya dalam penerbangan dari Surabaya ke Jakarta kemarin petang. “Di Gorontalo, sewaktu saya jadi gubernur di sana, saya bebaskan nelayan dari macam-macam retribusi itu. Hasilnya nyata. Nelayan mengalami peningkatan pendapatan. Mereka lebih bergairah mencari ikan,” tambahnya.

Kini Fadel rajin keliling daerah untuk memasyarakatkan idenya menghapus berbagai pungutan itu. Terutama menemui gubernur dan bupati/wali kota yang memprotesnya. Fadel selalu merayu kepala daerah itu agar menyadari bahwa mereka bekerja untuk rakyat miskin. “Ini ada rakyat miskin kok dipunguti,” katanya.

Fadel mengingatkan bahwa pendapatan daerah dari retribusi ikan itu sungguh tidak seberapa. Mungkin untuk perjalanan dinas pejabatnya saja tidak cukup. Karena itu, kepala daerah harus merelakannya. Tapi, Fadel juga memberi jalan keluar kepada para kepala daerah itu. “Pendapatan asli daerah yang hilang itu akan saya ganti,” katanya.

Diganti dari mana” “Saya akan berikan DAK sebesar kehilangan mereka,” katanya. Dia mencontohkan Kabupaten Pasuruan yang kemarin dia kunjungi. “PAD dari retribusi nelayan kurang dari Rp 500 juta,” katanya. “Bagi pemda, itu kan kecil. Tapi, bagi nelayan itu uang besar,” tambahnya.

Menurut Fadel, adalah wewenang menteri untuk menambah atau mengurangi DAK. Fadel sudah menghitung anggaran DAK yang ada di kementeriannya cukup untuk mengganti pendapatan asli daerah mereka yang hilang. Demikian juga provinsi seperti Jawa Tengah. Dia sudah menemui Gubernur Bibit Waluyo. Penghasilan Jateng dari menarik retribusi ikan ini mencapai Rp 14 miliar setahun. “Akan saya ganti Rp 20 triliun. Asal jangan memungut lagi dari nelayan,” katanya.

Selama ini nelayan yang melaut langsung dipungut retribusi Rp 1 juta untuk setiap perahu yang merapat ke pelabuhan. Lalu, ketika ikan itu diangkut dari pelabuhan ke tempat pelelangan ikan, dipungut lagi retribusi angkutan. Ketika ikan dilelang di pelelangan, dipungut lagi retribusi pelelangan. “Mulai 1 Januari nanti, nelayan tidak akan dipungut apa pun lagi,” kata Fadel.

Para gubernur dan bupati, kata Fadel, kini sangat bergembira. Sebab, mereka bisa ngomong kepada nelayan bahwa mereka bisa membebaskan nelayan dari segala macam bentuk retribusi. Hanya, Fadel juga punya tujuan lain: meningkatkan produktivitas nelayan dan petambak. Kabupaten yang bisa meningkatkan produksi ikannya akan mendapat tambahan DAK. Kabupaten yang menurun produksi ikannya akan dia potong DAK-nya. Latar belakang Fadel yang pengusaha ternyata menolong melakukan hitungan-hitungan yang cermat.

Saya tentu kagum dengan terobosan radikal dan orisinal seperti ini. Tapi, bagaimana kalau ide Fadel ini terdengar para petani? Lalu semua petani juga minta agar retribusi yang dikenakan kepada mereka dihapus? Bagaimana pula kalau terdengar sektor lain? “Terserah menterinya. Tapi, kalau saya menterinya akan saya kasih. Uangnya ada kok,” katanya. Tahun baru tinggal beberapa hari lagi. Hidup nelayan nusantara! (*)